Pendidikan di Amerika Serikat

Oleh: Muhammad Hartawan Muzakki, Dkk

BAB 1 

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Krisis multidimensi sepertinya masih enggan hengkang dari Indonesia, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang dipandang sebagai suatu proses memanusiakan manusia, dalam kenyataannya masih sebatas wacana saja. Terbukti ketika pendidikan hanya dijadikan sebagai alat politik oleh para penguasa, pendidikan hanya digunakan untuk mengejar strata ekonomi dan sosial yang tinggi. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa hakekat pendidikan jauh dari memanusiakan manusia. Fenomena tersebut mengisyaratkan adanya krisis yang dialami dunia pendidikan kita dan mengingatkan agar dilakukan penanganan yang serius. Sudahkah pendidikan Indonesia berpijak pada landasan yang kuat?

Salah satu persoalan dasar pendidikan di Indonesia selama ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Sedangkan rendahnya mutu pendidikan menurut banyak ahli antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelola pendidikan di Indonesia, baik guru maupun pengelola lembaga pendidikan yang lain. Ditambah lagi kurangnya fasilitas di banyak daerah menyebabkan ketimpangan pendidikan yang luar biasa.

Makalah berikut ini mengulas tentang gambaran pendidikan di Amerika Serikat, yang mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk pengembangan pendidikan di tanah air.

B.     Rumusan Masalah

a.       Filosofi pendidikan di Amerika Serikat seperti apa?

b.      Ideologi pendidikan di Amerika Serikat seperti apa?

c.       Bagaimana kebijakan pendidikan di Amerika Serikat?

d.      Bagaimana sistem pendidikan di Amerika Serikat?

e.       Apa saja hal teknis lain mengenai pendidikan di Amerika Serikat?

BAB 2 PEMBAHASAN

A.    Filosofi Pendidikan Amerika Serikat

Filsafat pada dasarnya merupakan pernyataan secara sengaja tentang suatu kebudayaan tertentu, kekhususan pada adat-istiadat, pola tingkah laku, ide-ide, maupun sistem nilai. Filsafat juga bisa berarti sebagai suatu ekspresi atau interpretasi secara objektif tentang watak nasional suatu bangsa. Amerika merupakan suatu negara yang dibentuk dari bangsa-bangsa asing yang mendiaminya. Mereka secara sadar memilih menjadi warga negara Amerika.

Kondisi tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena pada umumnya suatu negara dibentuk dari penduduk-penduduk asli bangsanya. Perbedaan tersebut memicu berkembangnya 2 aliran filsafat yang berlainan, yaitu Transcendentalisme dan Pragmatisme. Transcendentalisme[1] mengekspresikan hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan, sedangkan Pragmatisme merupakan suatu pemikiran yang berusaha membentuk Amerika yang hidup, dinamis, dan progresif[2]. Kedua aliran filsafat tersebut saling tidak bersesuaian sehingga belum ada kesepakatan tentang filsafat nasional Amerika. Meskipun demikian, kegiatan pendidikan di Amerika tetap berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pemikiran kefilsafatan/keilmuwan/wawasan-wawasan lain.  

Ada seperangkat nilai yang merupakan sumber perilaku dan sikap orang Amerika yaitu:

1) berorientasi pada prestasi kerja individual;

2) bekerja atau melakukan kegiatan sebagai nilai kesusilaan;

3) berorientasi pada efisiensi, nilai praktis, dan kegunaan;

4) berorientasi pada masa yang akan datang sebagai suatu kemajuan, oleh karenanya harus bekerja keras;

5) percaya bahwa dengan rasionalitas dan ilmu pengetahuan orang akan dapat menguasai lingkungan;

6) berorientasi pada keuntungan material;

7) berorientasi pada nilai kesamaan derajat di bidang kesempatan pada berbagai bidang kehidupan;

8) berorientasi pada kemerdekaan; dan

9) berorientasi pada nilai kemanusiaan,dalam arti membantu yang lemah.

B.     Ideologi Pendidikan di Amerika Serikat

Segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh sebuah negara sehingga tetap eksis sebagai sebuah negara, tentu berlandas pada suatu dasar negara yakni Ideologi. Begitu pula dengan Amerika Serikat, Amerika Serikat tetap eksis sebagai sebuah Negara adalah karena tatanan hidup yang mereka miliki. Sebuah tatanan hidup (Ideologi) untuk mengatur tiap-tiap aspek kehidupan baik politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam hal ideologi, Amerika Serikat menganut ideologi kapitalis. Kapitalisme, sebagai ideologi Amerika Serikat merupakan ideologi yang menjadi motor pergerakan Amerika Serikat di kancah internasional. Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang lahir setelah keruntuhan paham feodalisme yang diterapkan pada masa imperium Romawi abad 14-16M. Kapitalisme merupakan ideologi yang dibangun berlandaskan sekularisme yakni pemisahan campur tangan agama dari kehidupan. Sekularisme itu sendiri muncul karena gerahnya rakyat Eropa karena sistem pemerintahan kerajaan yang dikendalikan oleh doktrin-doktrin palsu gereja yang memicu munculnya gerakan-gerakan anti agama.

Sistem pendidikan kapitalis masih berdasarkan modal. Pendidikan dalam sistem kapitalisme  dapat dinikmati oleh orang-orang yang hanya memiliki uang atau modal saja, jika tidak mereka hanya bisa menghisap jari. Sehingga orang-orang cerdas sebagian besar lahir dari orang-orang yang bermodal tinggi. Teknologi canggih mampu dibangun oleh Negara Adidaya karena modal yang mumpuni. Sistem pendidikan kapitalis yang berasas modal pun menjadikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai ladang bisnis bagi pemilik modal.

Pendidikan sekular kapitalis melahirkan generasi yang meterialistik. Hidup hanya untuk pemenuhan meteri. Kegersangan jiwa karena jauh dari agama merasuk para pemuda dan masyarakat kapitalis. Dalam sistem pendidikan ini, Mata pelajaran Agama hanya dapat ditemukan beberapa jam per minggu, bahkan dalam perkuliahan pembelajaran agama hanya menjadi mata kuliah pilihan.

C.     Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Abidin menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berprilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Begitu pula yang terjadi di AS pada kebijakan pendidikannya sejak tahun 1872. Pemerintah pernah membuat kebijkaan pendidikan yang mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda.

Di AS bentuk intervensi tersebut adalah memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian; menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan; menyediakan pinjaman bagi mahasiswa; menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya; serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat, pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.

Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagen dan kesadaran AS sebagai pelopor demokrasi sehingga diperlukan asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 Negara Bagian dan 15.358 Distrik. [3]

Kebijakan pendidikan dibuat oleh federal, state, dan sekolah tingkat kabupaten; dan dilaksanakan oleh superintendent atau pengawas. Nilai yang diperdebatkan di bidang pendidikan ada empat, yaitu: (a)persamaan, bahwa setiap anak mendapat kesempatan untuk belajar, (b)efisiensi, (c)otonomi, dan (d)berkualitas tinggi. Dukungan politik harus selaras agar tujuan pendidikan tercapai, dan filosofinya harus sama.[4]

Amerika secara umum dikenal sebagai negara penganut demokrasi yang kokoh hingga sekarang, demokrasi telah membentuk kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikannya. Dalam hal ini pemerintah Amerika menyerahkan wewenang kebijakan pendidikan pada negera federal. Dan bentuk intervensi pemerintah pusat hanya sebatas kepemilikan tanah, modal dan infrastruktur yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Penyerahan kebijakan pada pemerintah federal terbukti berhasil meningkatkan pendidikan para pelajar di Amerika sejak kepemimpinan Ronald Reagan.[5]


Lanjut Baca: Klik Disini